Foto : Gibran Rakabumingraka ( Wakil Presiden Republik Indonesia )
JAKARTA,NEWS LINK AKTUAL.com–
Forum Purnawirawan Prajurit TNI baru-baru ini mengeluarkan pernyataan sikap yang mengejutkan, mengusulkan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Pernyataan ini ditandatangani oleh ratusan purnawirawan dari berbagai matra TNI, termasuk jenderal, laksamana, dan marsekal.
Tuntutan ini muncul sebagai respons terhadap berbagai kondisi politik dan pemerintahan saat ini.
Salah satu alasan utama yang dikemukakan adalah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu, yang dianggap melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
Para purnawirawan menilai bahwa keputusan tersebut membuka jalan bagi Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden, yang menurut mereka tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang sehat.
Selain itu, mereka juga mengkritisi kedekatan Gibran dengan mantan Presiden Joko Widodo, yang dianggap masih memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan saat ini.
Para purnawirawan menilai bahwa pemerintahan harus berjalan secara independen tanpa adanya pengaruh dari kepentingan politik tertentu.
Tuntutan ini mendapat berbagai respons dari partai politik. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan bahwa pergantian wakil presiden yang dipilih melalui pemilu yang sah akan merusak kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. PSI menilai bahwa mandat rakyat harus dihormati hingga masa jabatan berakhir.
Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, menyebut bahwa tuntutan tersebut adalah saran yang bagus dan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi berbagai pihak.
Namun, ia juga menegaskan bahwa pergantian wakil presiden harus dilakukan sesuai dengan mekanisme konstitusional yang berlaku.
Di sisi lain, beberapa tokoh senior seperti mantan Wakil Presiden Try Sutrisno mendukung tuntutan ini. Try Sutrisno menyebut bahwa posisi Gibran sebagai Wakil Presiden menimbulkan pertanyaan dari segi etika dan kepemimpinan negara. Ia juga mengkritik pengaruh politik yang dianggap terlalu besar dari Presiden Joko Widodo dalam penunjukan Gibran.
Di media sosial, masyarakat terpecah dalam menyikapi isu ini. Kelompok masyarakat yang mendukung tuntutan purnawirawan mengungkapkan kekhawatiran terhadap nepotisme dan pengaruh politik yang dianggap tidak sehat dalam pemerintahan.
Diskusi ini menjadi trending topik di berbagai platform, dengan tagar seperti #MandatRakyat dan #GantiWapres ramai digunakan.
(RD)
