Foto : As.Sisca Pradita ( Pemimpin Redaksi Newslinkaktual.com).
JAKARTA,NEWS LINK AKTUAL.com–
Perbuatan korupsi dan tindakan pungli (pungutan liar) oleh pejabat di DKI Jakarta memang masih menjadi masalah yang serius dan perlu penanganan yang lebih tegas.
Meskipun pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berupaya untuk memberantas masalah ini melalui berbagai kebijakan dan program, namun kenyataannya praktik-praktik tersebut masih sering terjadi, merugikan negara, serta masyarakat luas.
Pemimpin Redaksi Newslinkaktual.com As.Sisca Pradita ia mengatakan Pemprov DKI Jakarta sebagai pengelola wilayah yang memiliki jumlah penduduk yang besar dan dinamika sosial yang kompleks, tentu memiliki tantangan dalam memastikan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
Namun, jika hal ini tidak segera diselesaikan, maka dampaknya bisa sangat merugikan, baik dalam hal kerugian finansial negara, maupun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Ada beberapa faktor yang memperburuk kondisi ini, di antaranya adalah rendahnya tingkat pengawasan terhadap perilaku aparat pemerintah, serta kurangnya sanksi yang tegas bagi mereka yang terlibat dalam tindakan korupsi atau pungli. Kata Pradita.
Foto : Pramono Anung dan Rano Karno ( Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta )
Lanjut Pradita mengatakan selain itu, masih ada kekurangan dalam hal transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang.
Pemerintah DKI Jakarta seharusnya lebih proaktif dalam melakukan pembenahan, mulai dari memperkuat sistem pengawasan internal, memperketat aturan yang ada, hingga memperkenalkan teknologi untuk mempermudah pelaporan dan monitoring bagi masyarakat.
Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan memperkenalkan sistem e-government secara lebih menyeluruh, yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan setiap penyimpangan atau kecurangan secara langsung dan mudah.
Selain itu, pendidikan anti-korupsi dan peningkatan kesadaran di kalangan pejabat juga perlu ditingkatkan. Upaya ini penting untuk menumbuhkan budaya kerja yang lebih profesional, jujur, dan bertanggung jawab di kalangan aparatur negara.
Jika Pemprov DKI Jakarta dapat menerapkan langkah-langkah ini dengan konsisten dan serius, diharapkan praktik korupsi dan pungli akan berkurang secara signifikan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah akan semakin meningkat. Dengan demikian, dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan kota dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin demi kesejahteraan warga Jakarta.Pingkas Pradita
Foto : Mantan Kadisbud DKI Jakarta yang Korupsi 150 Milyar
Dari itu Pradita meminta agar Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dan Wakil Gubernur Rano Karno, bertindak tegas terhadap para pejabat yang terlibat dalam praktik korupsi yang merugikan negara. Ia menekankan bahwa kejadian korupsi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta (Disbud DKI) harus menjadi pelajaran terakhir dalam sejarah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Menurut Pradita, penting bagi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk menunjukkan sikap tegas dalam menangani korupsi yang melibatkan para pejabat daerah, karena ini merupakan masalah yang berdampak langsung pada keuangan negara dan kepercayaan publik. Ia menambahkan bahwa peran sosial kontrol terhadap anggaran APBD sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan sudah sesuai dengan program yang dikerjakan oleh masing-masing instansi.
Foto : Stop Korupsi dan Pungli di DKI Jakarta
Dalam konteks ini, Pradita juga mengingatkan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran APBD, terutama yang melibatkan instansi-instansi seperti kelurahan, kecamatan, satuan kerja perangkat daerah (Sudin), hingga dinas-dinas yang memiliki wewenang atas pengadaan barang dan jasa.
Meski sudah ada sistem katalog dalam pengadaan, ia menilai potensi penyalahgunaan anggaran masih tetap ada, sehingga pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi hal yang tak bisa diabaikan.Tegas Pradita.
(RD)
