Foto : Kantor Kelurahan Pinangsia Kecamatan Tambora Jakarta Barat
JAKARTA,NEWS LINK AKTUAL.com–
Dugaan praktik pungutan liar (pungli) mencoreng nama salah satu aparatur pemerintahan di Jakarta Barat.
Lurah Pinangsia, diduga terlibat dalam praktik pungli terhadap para pedagang di wilayah Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat.
Informasi ini pertama kali dihimpun oleh tim redaksi News Linkaktual.com yang menerima laporan dari masyarakat terkait adanya pungutan yang tidak resmi terhadap para pedagang kaki lima.
Saat tim media melakukan penelusuran langsung di lapangan, mayoritas pedagang memilih bungkam dan enggan memberikan keterangan. Sikap tertutup ini menimbulkan dugaan kuat adanya tekanan atau rasa takut dari para pedagang.
Foto : Ilustrasi STOP PUNGLI
Namun, salah satu pedagang di kawasan diwilayah, yang enggan disebutkan namanya, akhirnya angkat bicara.
“Abang kalau nanya ke pedagang, mana mungkin mereka ngaku soal pungli dari lurah. Di lapangan yang ambil itu kadang petugas PPSU suruhan lurah, kadang juga langsung lurahnya sendiri datang,” ujar pedagang tersebut.Minggu (29/6/2025).
Lebih mengejutkan lagi, seorang warga yang hendak membuka lapak dagang di kawasan yang sama mengaku diminta setoran sebesar Rp2.500.000 per bulan.
Saat ia mencoba menawar menjadi Rp1.500.000, permintaannya ditolak, yang pada akhirnya warga tersebut akhirnya mengurungkan niatnya untuk berjualan karena merasa jumlah tersebut tidak masuk akal.
Foto : As.Sisca Pradita ( Pimpinan Redaksi News Link aktual )
Pimpinan Redaksi News Linkaktual.com, As. Sisca Pradita, menyayangkan keras adanya dugaan pungli yang dilakukan oleh seorang pejabat publik sekelas lurah.
“Sangat memprihatinkan jika pejabat seperti lurah, yang telah mendapatkan gaji dan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) cukup besar dari Pemprov DKI, masih tega memeras rakyat kecil,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa praktik pungutan liar tidak hanya melanggar etika jabatan, namun juga termasuk dalam ranah pidana.
“Saya mendorong Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, serta Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto, untuk segera menindaklanjuti Dugaan Pungli ini. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah semakin terkikis,” lanjutnya.
Karna kasus dugaan pungli ini mencerminkan masih adanya oknum pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi.
Diperlukan tindakan tegas dan transparan dari pemerintah daerah agar praktik-praktik semacam ini tidak menjadi budaya yang dibiarkan tumbuh di tengah masyarakat.Tegasnya Pradita.
(RD)
