Foto : Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung
JAKARTA,NEWS LINK AKTUAL.com–
Gubernur Jakarta Pramono Anung angkat bicara soal komunitas yang mengaku dikenakan pungutan saat beraktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat. Ia menyarankan komunitas tersebut pindah ke fasilitas milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta seperti Jakarta International Stadium (JIS) atau Velodrome.
“Kalau memang di GBK dikenakan (biaya), pindah aja. Velodrome ataupun JIS (Jakarta International Stadium) kami akan beri kebebasan,” kata Pramono usai menghadiri acara Jakarta Water Hero di Balai Kota Jakarta, Jumat (4/7/2025).
Pramono menegaskan, kegiatan komunitas yang bersifat non-komersial seharusnya tidak dikenai pungutan. Nurmala Kartini Jadi Calon Dubes RI untuk Jepang.
Menurutnya, pungutan hanya berlaku untuk kegiatan olahraga yang dikategorikan sebagai hiburan komersial, seperti padel, bulu tangkis, tenis, squash, hingga biliar.
“Kalau komunitas enggak, enggak kena. Jadi ini berbeda,” katanya.
Ia juga menjelaskan, kawasan GBK merupakan aset pemerintah pusat yang dikelola oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), sehingga Pemprov DKI tidak memiliki kewenangan untuk mengatur soal pungutan di kawasan tersebut. Meski demikian, Pemprov DKI siap memberikan tempat bagi komunitas yang ingin menggunakan fasilitas berupa lapangan.
“Kalau di GBK enggak bisa, pindah aja ke fasilitas kita. Kami beri kebebasan,” ungkap Pramono. Sebelumnya, keluhan soal pungutan terhadap komunitas di GBK viral di media sosial setelah diunggah akun X (dulu Twitter) @Dinogalak pada Sabtu (28/6/2025). Dalam keterangannya, pemilik akun X @Dinogalak menyebut bahwa kegiatan komunitas bermain dikenakan pungutan biaya oleh pengelola GBK.
“Kegiatan komunitas bermain GRATIS dan semua orang boleh main. Aktivitas cuman permainan tradisional, tapi dipalakin sampai Rp 1,9 juta per kegiatan? Kita juga enggak pakai lapangan khusus,” tulis akun tersebut.
Tak hanya itu, akun yang sama juga menuliskan bahwa sebelumnya komunitas mereka pernah diminta membayar Rp 6 juta untuk kegiatan serupa, termasuk untuk kebutuhan keamanan dan petugas. Baca juga: Kepulauan Seribu Krisis Tenaga Medis, Pramono: Dokter Asli Baru Satu Orang “Untuk bukti sebelumnya kita diminta Rp 6 juta per kegiatan.
Bayangkan saja acara gratis tapi harus bayar Rp 6 juta dan sebulan sampai Rp24 juta,” tulis akun tersebut. Direktur Umum Gelora Bung Karno (GBK) Hadi Sulistia memastikan, ribut-ribut terkait dugaan permintaan uang sebesar Rp 1,9 juta terhadap komunitas bermain di kawasan GBK, Jakarta Pusat, sudah diselesaikan. “Permasalahan ini sudah clear, dan sudah diklarifikasi ke koordinator komunitas,” kata Hadi.
Menurut Hadi, permintaan uang itu baru sebatas informasi, sehingga belum ada yang dibayarkan. “Confirmed tidak bayar,” ujar dia.
(SP)
