Foto : Abdul Gofur
JAKARTA,NEWS LINK AKTUAL.com–
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan, terus berupaya memperbaiki sistem pendidikan bagi anak-anak Jakarta.
Salah satu kebijakan yang cukup kontroversial adalah pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP), yang bertujuan untuk membantu siswa dalam mendapatkan fasilitas pendidikan yang lebih baik.
Menyikapi tersebut Abdul Gofur ia menyoroti dalam pandangannya, mengajukan protes terhadap efektivitas kebijakan Pemprov DKI Jakarta ini.
Menurut Gofur, kebijakan yang lebih prioritas seharusnya adalah menjadikan pendidikan dari tingkat negeri hingga swasta sepenuhnya gratis bagi semua siswa, tanpa kecuali. Selasa (6-5-2025)
Dalam hal ini, kebutuhan dasar siswa, mulai dari buku pelajaran hingga seragam dan alat pendukung lainnya, harus disediakan langsung oleh pihak sekolah.
Dengan cara ini, Gofur berpendapat, pemerintah bisa menjamin akses pendidikan yang setara bagi semua kalangan tanpa ada yang terhambat karena biaya sekolah.Kata Gofur.
Foto : Abdul Gofur
Selain itu, Gofur juga mengkritisi keberadaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang, menurutnya, tidak sepenuhnya memberikan manfaat sesuai tujuan.
Ia menilai bahwa program ini banyak disalahgunakan, di mana dana yang diterima melalui kartu tersebut lebih banyak digunakan untuk kebutuhan lain oleh orang tua, bukan untuk keperluan pendidikan anak-anak mereka.
Fenomena ini, bagi Pradita, menunjukkan adanya celah dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada pemborosan anggaran dan penyalahgunaan dana yang sebenarnya ditujukan untuk kemajuan pendidikan.
Dengan melihat hal ini, Gofur mengajak Pemprov DKI Jakarta untuk lebih bijaksana dalam merumuskan kebijakan pendidikan.
Sebelum melanjutkan program-program seperti KJP, pemerintah harus melakukan kajian mendalam untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar efektif dan dapat mendorong perbaikan sistem pendidikan secara menyeluruh.
Pendidikan yang gratis dan berkualitas, sesuai dengan kebutuhan siswa dan siswi, seharusnya menjadi prioritas utama, bukan hanya sebuah upaya formalitas yang tidak tercermin dalam realitas di lapangan.
Mengakhiri pandangannya,Gofur mengingatkan bahwa kebijakan pendidikan harus betul-betul mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.
Jika kebijakan tersebut tidak dijalankan dengan tepat, maka akan berdampak pada pemborosan anggaran APBD dan, yang lebih penting, menciptakan ketidakadilan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan akses pendidikan yang layak.
Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta perlu merancang kebijakan yang lebih menyeluruh dan terintegrasi, dengan memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan yang optimal tanpa terkendala oleh biaya.
Sebagai penutup, Gofur menekankan bahwa pendidikan adalah hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap warga negara.
Kebijakan yang mengarah pada pendidikan gratis harus didorong, sementara program-program seperti KJP perlu dikaji ulang agar tidak menambah beban anggaran daerah tanpa memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pendidikan di Jakarta.Tegasnya Gofur.
(SP)
