Foto: Puan Maharani
JAKARTA, NEWSLINKAKTUAL. COM, —
PDIP bakal memecat anggota DPRD yang berpihak ke pasangan calon selain Edy Rahmayadi dan Hasan Basri di Pilkada Sumatera Utara (Sumut). Ketua DPP PDIP Puan Maharani buka suara terkait hal itu.
“Kita lihat apa yang jadi permasalahan,” kata Puan di Gondangdia, Jakarta Pusat,Rabu (30/10/2024).
Puan mengatakan PDIP memberi arahan kepada para calon kepala daerah yang diusung untuk turun ke bawah. Dia meminta mereka menyapa dan menyerap aspirasi masyarakat.
“Turun ke lapangan, turun ke masyarakat, kemudian menangkap aspirasi yang ada, kemudian tetap bersemangat turun ke lapangan,” ujarnya.
Sebelumnya, dilansir detikSumut, PDIP bakal memecat anggota DPRD yang berpihak ke Bobby Nasution-Surya di Pilgub Sumut 2024. Seluruh anggota DPRD dari PDIP wajib memenangkan pasangan calon (Paslon) yang diusung mereka, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala.
Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat. Djarot menyampaikan itu saat Rapat Kerja Cabang Khusus (Rakercabsus) DPC PDIP Kabupaten Batu Bara, kemarin.
“Misalnya berpihak ke calon lain, dalam hal ini ke nomor urut satu Bobby Nasution, sanksi tegasnya adalah dipecat,” kata Djarot Saiful Hidayat dalam keterangannya, Senin (28/10/2024).
Anggota DPRD kabupaten/kota dan provinsi dari PDIP diingatkan agar tidak memasang dua kaki di Pilgub Sumut. Djarot menegaskan sanksi pemecatan akan diberikan jika hal itu terjadi.
“Kalau anggota DPRD memasang dua kaki, tiga kaki dan ada Bobby, tidak mendukung calon kita (Edy Rahmayadi-Hasan Basari Sagala). Sudah jelas sanksinya, harus dipecat,” ucapnya.
Djarot mengingatkan agar TNI/Polri menjunjung netralitas di Pilgub Sumut 2024. TNI/Polri diminta untuk tidak melakukan intimidasi terhadap masyarakat untuk memenangkan calon tertentu.
“Seluruh keluarga besar TNI/Polri, harus netral. Untuk polisi, please netral, jangan melakukan intimidasi, jangan menakuti rakyat. Tolong jaga situasi dan kondisi ini,” ujarnya.
“Untuk TNI/Polri netral, ASN dan Kepala Desa netral. Karena ini, hanjatnya hidup rakyat Sumut. Biarkan kebebasan kepada rakyat Sumut, untuk memilih pilihannya sebaik-baiknya,” imbuhnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengingatkan kepada Bawaslu untuk tidak pandang buku untuk menindak pelanggaran di Pilgub Sumut. Bawaslu diminta memproses segala laporan disampaikan kepada masyarakat terhadap seluruh pelanggaran.
“Untuk Bawaslu tegas, kalau ada pelanggaran segara diproses dan diadili. Agar demokrasi di Sumut berjalan dengan baik, dengan bersih, jujur,” ungkapnya.
Djarot mengimbau masyarakat turut aktif melakukan pengawasan seluruh tahapan Pilkada Sumut ini dan melaporkan pelanggaran yang terjadi. Djarot menambahkan KPU jangan main-main dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggaraan Pemilu pada Pilkada Sumut tahun 2024.
“KPU jangan main-main. Kalau kejadian, di Desa segara dilaporkan dan bersuara,” tutupnya.
(RD)
