Gedung : DPRD DKI Jakarta
Jakarta – Heru Budi Hartono sudah satu tahun menjabat sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta. Wakil Ketua DPRD DKI Rani Mauliani menyoroti sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih dipimpin oleh pelaksana tugas atau Plt.
“Kalau saya secara pribadi belum bisa menilai kinerja beliau di satu tahun ini, karena masih juga ada beberapa dinas yang kepala dinasnya Plt,” kata Rani kepada wartawan, Senin (16/10/2023).
Menurut Rani, ada 2 posisi kepala dinas yang menurutnya krusial masih dipegang oleh Plt. Dinas itu, kata dia, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.
“Banyak posisi-posisi penting dipegang Plt alias belum didefinitifkan jadi belum ada yang terlalu signifikan. Apalagi untuk 2 posisi SKPD krusial menurut saya yaitu Dinas Pendidikan dan Kesehatan belum ada lagi gerakan-gerakan, gebrakan ke masyarakat yang inovatif,” kata dia.
Berdasarkan rangkuman News Linkaktuak. Com, sejumlah kepada dinas masih diisi oleh Plt. Di antaranya adalah Plt Kepala Dinas Pendidikan Plt Kepala Dinas Kesehatan, Plt Kepala Dinas Bina Marga, Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air, Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Selain itu, Penasihat Fraksi Gerindra DPRD DKI itu juga menyinggung soal kinerja Sekda DKI Joko Agus Setyono. Menurutnya, cara kerja Joko agak berbeda dengan pendahulunya.
“Sama dengan kinerja Sekda yang menurut saya agak berbeda caranya dengan yang sebelum-sebelumnya. Tapi ini pendapat pribadi saya ya, silahkan mungkin bisa ditanyakan kepada teman-teman yang lain yang mungkin merasakan hal yang berbeda,” kata dia.
Rani juga memberikan catatan terkait hubungan antara Pemprov DKI di bawah pimpinan Heru Budi. Menurutnya, cara Heru berkomunikasi dengan DPRD dinilai agak berbeda.
“Mungkin dengan Pemprov yang saat ini terasa kurang erat aja bisa jadi karena masih baru dan bukan dari orang partai juga jadi sistem komunikasinya berbeda,” kata dia.
Rani berharap Heru Budi lebih sering berkomunikasi dengan anggota dewan jika jabatannya sebagai Pj Gubernur diperpanjang. Sehingga, kata dia, permasalahan di DKI bisa teratasi dengan maksimal dengan adanya kerja sama.
“Lebih intens lagi berkomunikasi dengan anggota dewan bukan hanya dengan ketua dewan. Biar semakin erat kerjasama kedua belah pihak hingga permasalahan-permasalahan di masyarakat dapat teratasi secara maksimal,” ujarnya..
Sementara itu, Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas juga menyoroti cara berkomunikasi Heru Budi. Hasbiallah mengeluhkan susahnya berkomunikasi dengan Heru Budi.
“Satu catatan fraksi PKB selama saya mengalami lima gubernur di DKI Jakarta yang paling sulit komunikasi Pak Budi. Bagaimana masyarakat, anggota dewan aja ketua fraksi susah, kita telepon untuk kepentingan masyarakat bertele-tele, teleponnya terlalu banyak ajudannya, terlalu ini susah, komunikasi toh kita juga untuk kepentingan masyarakat, anggota itu kan mitra,” kata Hasbiallah saat dihubungi terpisah.
Hasbiallah juga menyoroti pelayanan yang diberikan Pemprov DKI kepada masyarakat di bawah kepemimpinan Heru Budi. Hal itu, kata Hasbiallah, mengenai Kartu Jakarta Pintar hingga bantuan sembako.
“Sangat sulit komunikasi, itu bukan dialami sama saya saja hampir seluruh anggota dewan. Yang kedua tidak ada yang berurusan dengan masyarakat meningkat, pelayanan terhadap masyarakat. Contoh yang masyarakat rasakan langsung, KJP susah, landis dipotong 300 ribu, biasanya 600 ratus, ini yang saya dapat (laporan),” tutur dia.
