Foto : Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto
JAKARTA,NEWS LINK AKTUAL.com–
Wacana kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan upah minimum sebesar 6,5% di bawah pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan utama.
Kebijakan ini dipandang sebagai langkah berani untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya beli masyarakat, namun di saat yang sama memunculkan perdebatan sengit mengenai risiko inflasi, kesiapan anggaran, dan dampaknya terhadap dunia usaha.
Diskusi ini tidak hanya berpusat pada angka, tetapi juga pada sebuah konsep yang lebih fundamental: perlunya membenahi ekosistem ekonomi Indonesia secara menyeluruh.
Di satu sisi, kenaikan upah disambut baik sebagai jawaban atas kondisi upah buruh yang dinilai masih sangat rendah.
Menurut perwakilan buruh, Mas Jumhur, upah rata-rata di beberapa daerah di Pulau Jawa masih berada di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan BPS.
Dengan demikian, kenaikan 6,5% dianggap sebagai langkah awal yang positif, meskipun masih jauh dari ideal.
“Kenaikan ini bagus banget karena sebelumnya lebih hancur,” ujar Jumhur, merujuk pada kenaikan upah di era sebelumnya yang terkadang di bawah 1%.
Pembunuh Prostat Ditemukan! Para Pria Harus Membacanya Sekarang!
Pelajari Lebih
Namun, di sisi lain, para pakar menyoroti konsekuensi logis dari kebijakan ini, terutama potensi lonjakan inflasi.
Pak Rian, seorang analis kebijakan, menjelaskan bahwa kenaikan gaji dapat memicu inflasi dari dua sisi:
- Sisi Permintaan (Demand): Peningkatan daya beli mendorong masyarakat untuk lebih banyak berbelanja.
Baca juga: MURKA PRABOWO! Perintah Tegas ke TNI: Serbu Junta Militer Myanmar Jika Diplomasi Gagal!
- Sisi Psikologis: Pengusaha, mengantisipasi adanya kenaikan permintaan dan biaya, cenderung menaikkan harga barang secara perlahan.
“Di Indonesia, salah satu penyebab kenaikan inflasi itu karena kenaikan gaji pegawai negeri,” tegas Rian.
Oleh karena itu, tantangan utamanya adalah bagaimana menahan laju inflasi agar kenaikan gaji tidak kehilangan nilainya
Lebih dari Sekadar Sistem: Urgensi Membenahi “Ekosistem”
Poin krusial yang mengemuka dari diskusi ini adalah bahwa kenaikan gaji tidak akan efektif jika tidak diiringi perbaikan ekosistem ekonomi yang lebih luas.
Para pembicara sepakat bahwa masalah fundamental ekonomi Indonesia saat ini bersifat sistemik dan saling terkait.
Beberapa masalah dalam ekosistem yang disorot antara lain:
– Tingginya Biaya Logistik:
Indonesia memiliki biaya logistik sekitar 23%, jauh lebih tinggi dari Malaysia (12,5%) dan Singapura (8%), yang sebagian besar disebabkan oleh pungutan liar dan inefisiensi.
– Korupsi dan Inefisiensi (ICOR Tinggi):
Tingginya Incremental Capital-Output Ratio (ICOR) menunjukkan bahwa investasi di Indonesia tidak efisien, salah satunya karena korupsi.
– Impor Ilegal:
Serbuan produk impor, terutama yang ilegal, mematikan industri dalam negeri.
Contohnya, industri tekstil lokal hanya menguasai 28% pasar domestik.
Baca juga: MURKA PRABOWO! Perintah Tegas ke TNI: Serbu Junta Militer Myanmar Jika Diplomasi Gagal!
– Deindustrialisasi:
Kontribusi sektor industri terhadap PDB terus menurun, dari sekitar 30% pada era reformasi menjadi hanya 17-18% saat ini.
Menurut Jumhur, Presiden Prabowo memahami bahwa akar masalah ini harus dibenahi.
“Yang dikerjakan oleh Presiden sekarang justru memang ekosistem,” katanya.
dan besar.
Untuk usaha kecil, berlaku sistem “upah kesepakatan” sehingga tidak akan terbebani secara langsung.
Kesimpulan: Sebuah Ujian Kepemimpinan
Pada akhirnya, rencana kenaikan gaji ini adalah sebuah test case bagi pemerintahan Prabowo.
Keberhasilannya tidak hanya diukur dari realisasi kenaikan itu sendiri, tetapi dari kemampuan pemerintah untuk menjadi dirigen sebuah orkestra ekonomi yang kompleks.
Tantangan terbesar bagi Presiden Prabowo adalah memastikan semua kementerian dan lembaga “get connected” atau saling terhubung untuk memimpin ekosistem, bukan lagi sekadar sistem parsial.
Jika berhasil, ini bisa menjadi pola baru dalam pembuatan kebijakan ekonomi yang lebih berani dan komprehensif untuk masa depan Indonesia.
(RD)
